Makassar.tv, Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 menyiapkan dana sebesar Rp508,1 triliun untuk sektor pendidikan. Sebagian anggaran digunakan untuk mendanai ribuan riset dan belasan ribu beasiswa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merinci, sebagian dari total anggaran pendidikan tersebut akan dialokasikan untuk riset yaitu Rp1,5 triliun. Anggaran tersebut akan mendanai sekitar 1.450 riset di bawah Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Rp284,1 miliar untuk 104 riset oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Selain riset dan penelitian, pemerintah juga akan mengalokasikan dana tersebut untuk memberikan beasiswa LPDP kepada 17.333 mahasiswa S2 dan S3 yang terdiri dari 5.000 mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan dengan menyediakan dana senilai Rp1,8 triliun.
Ia menjelaskan, bahwa alokasi dana pendidikan sebesar Rp508,1 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp306,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp29 triliun. “Itu masuk dalam anggaran pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM sebagai bagian mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat,” kata Sri Mulyani dikutip dari Antara, Rabu, 25 September 2019.
Sedangkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) akan tetap dilanjutkan dengan mengalokasikan Rp6,7 triliun untuk level mahasiswa dan Rp11,2 triliun untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi 7,4 juta anak yang berada di tingkat PAUD sebesar Rp4,5 triliun dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp63 triliun untuk 54,6 juta siswa atau 271 ribu sekolah umum atau madrasah.
Sedangkan untuk sarana dan prasarana, pemerintah menyediakan Rp307,6 miliar untuk PAUD, Rp7,8 triliun untuk merehabilitasi atau membangun 15,1 ribu ruang kelas atau 2.677 sekolah, dan Rp4,4 triliun untuk 87 gedung kampus. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja dengan alokasi dana sebesar Rp10 triliun.
Dari jumlah tersebut ditargetkan dua juta pencari kerja akan menerima Kartu Pra Kerja untuk mendapatkan layanan vokasi. Pelatihan kerja akan dibagi menjadi dua desain implementasi, yaitu digital bagi peserta yang memilih jenis pelatihan melalui platform seperti GoJek, Tokopedia, atau Jobstreet .
Selain itu pemegang kartu pra kerja bisa memilih melakukan pelatihan dengan online (e-learning) atau offline (tatap muka) dan secara reguler yakni pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan secara tatap muka di LPK pemerintah, swasta, serta Training Center (TC). (at)
Add comment