Home » Home » Rangkap Jabatan Menteri Risma, ICW: Langgar Dua Undang Undang

MAKASSAR.TV – NASIONAL, Pengangkatan Walikota Surabaya, Tri Risma Maharini menjadi Menteri Sosial menuai problem. Pasalnya, Risma menjadi menteri tanpa menanggalkan jabatannya sebagai walikota alias rangkap jabatan.

Hal tersebut diakui Risma telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Kejadian ini membuat Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Promayogha angkat bicara. Ia menganggap baik Jokowi maupun Risma sama-sama tak punya etika publik.

“Lewat pengakuan Risma, bisa terlihat inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik. Yang pertama adalah Risma sendiri, kedua adalah Presiden RI Joko Widodo,” kata Egi (dikutip dari JPNN).

Rangkap jabatan Risma dianggap melanggar dua undang-undang sekaligus.

Pertama, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam Pasal 76 huruf h, secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

“Kedua, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 huruf a UU Kementerian Negara mengatur bahwa menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya,” jelas Egi.

Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menteri dan wali kota disebut sebagai pejabat negara.

“Ini menunjukkan bahwa baik dalam kapasitasnya sebagai wali kota atau menteri, posisi Risma bertentangan dengan dua UU tersebut,” kata dia.

Menurut Egi, keputusan Presiden Jokowi untuk membiarkan pejabat publik rangkap jabatan juga jelas bermasalah. (*)

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement


COPYRIGHT © 2017 - 2021. MAKASSAR.TV ~ REDAKSI | INFO IKLAN
NEW REFERENCE | DIGITAL MEDIA & NEWS VIDEO PORTAL