MAKASSAR.tv, MAKASSAR — Sebanyak 500 mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Untuk Buruh (Gerak Buruh) melakukan unjuk rasa dalam rangka memperingati hari buruh sedunia ( May Day) di Fly Over, Selasa (1/5/2018).
Ratusan massa yang berasal dari serikat buruh dan mahasiswa di Kota Makassar tersebut berkumpul serta menggelar aksi di Fly Over kemudian melakukan konvoi menuju Lapangan Karebosi dan kembali menuju Jalan Urip Sumoharjo.
Salah seorang peserta aksi, Amriadi, mengatakan, aksi tersebut menegaskan bahwa pihaknya menolak dua kekuatan politik yang ada saat ini. Dengan menggagas politik alternatif yang berkeadilan. Yaitu politik alternatif di luar kekuatan Jokowi dan Prabowo.
“Kami hari ini, ingin memunculkan politik alternatif, tidak mendukung Prabowo dan tidak mendukung Jokowi,” jelasnya.
Karena, selama ini kaum buruh dan rakyat Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK kehidupannya semakin merosot kejurang kemiskinan, kemelaratan, dan kehancuran.
Diakibatkan oleh kebijakan dan tindakan orang nomor satu Indonesia itu sepenuhnya melayani kepentingan pemodal. “Selama 3 tahun kekuasaan Rezim jokowi-JK tak ada stupun kebijakan yang serius terhadap perbaikan kondisi perburuhan,” katanya.
Bahkan, pada 2015 lalu pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pengupahan melalui PP NO.78/2015 tentang politik upah murah yang merupakan titipan para cukong.
“Ditambah lagi dengan Sistem pemagangan yang berdampak pada PHK—pembayaran upah dibawah UMP. PHK massal terhadap 1095 AMT Pertamina dan 8000 pekerja Freeport, ” jelasnya.
“Jadi jelas Rezim Jokowi-JK merupakan kaki tangan dari Pemodal/pengusaha dan memberikan keleluasaan Pengusaha memporak-Porandakan kedaulatan Hukum nasional kita,” tegasnya.
Tidak hanya itu mereka juga menuntut agar mengehentikan pemberangusan serikat buruh PT. Daihatsu Kharisma Sentosa, Merancang Perda tentang tindak pidana bagi perusahaan yang tidak menjalankan struktur skala upah sundulan.
“Hentikan keterlibatan TNI- Polri dan milisi sipil dalam sektor ketenagakerjaan dan meminta pertanggungjawaban Toyota atas kecelakaan kerjaan dan ketimpangan di PT. Nanbu Kastil Indonesia,” katanya.
Pihaknya, juga menolak adanya PHK oleh PT. Freeport dan menuntut agar mempekerjakan kembali 8000 pekerja Freeport, 1095 AMT Pertamina, PT. Nanbu Plastik Indonesia, PT Kemasan Cipta Nusantara, PT. Daihatsu Kharisma Sentosa, PT. Honda Sanggar laut Selatan yang di PHK secara sepihak serta cabut UU PT. nomor 12 tahun 2012.
Selanjutnya, berikan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, tolak segala bentuk penggusuran dan perampasan tanah rakyat, stop kriminalisasi pejuang rakyat, wujudkan reformasi agraria sejati yang berkeadilan gender.
Selain itu, mereka juga menuntut, untuk menghilangkan sistem buruh magang, cabut SK pelarangan ormas di kepulauan Sula, sahkan RUU pembantu rumah tangga, cabut UU MD3 dan tolak RKUHP dan hentikan reklamasi kawasan pesisir.
Menolak Jepang Toyota menjajah Indonesia, tetapkan tanggal 27 April sebagai hari pelaut Indonesia, wujudkan demokratisasi pendidikan, berikan hak cuti haid, hamil, ruang laktasi bagi pekerja perempuan.
Add comment