MAKASSAR.TV, MAKASSAR –  Ratusan pengemudi taksi daring di Makassar berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulsel. Mereka menolak Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 108 tahun 2017, Rabu 31/01/2018.

Ada tiga item dalam Permenhub tersebut yang dianggap memberatkan pengemudi. Salah satunya adalah perubahan jenis Surat Izin Mengemudi (SIM) dari SIM A menjadi SIM A Umum.

Wajib Balik Nama STNK, ATOM Unjuk Rasa di DPRD

 

Keluhan lain dari pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Taxi Online Makassar (ATOM) ini adalah  balik nama kendaraan, uji keur, dan pemasangan stiker pada kendaraan yang digunakan sebagai taksi daring.

Ketua ATOM, Hidayat, mengatakan beberapa hal tersebut memberatkan karena membutuhkan biaya yang cukup besar, seperti balik nama kendaraan.

“Salah satu contohnya seperti, balik nama STNK, kami harus lakukan itu. Sedangkan biayanya sangat mahal. Dan setelah itu kendaraan kami masuk dalam perusahaan,” keluhnya.

Para pengunjuk rasa berharap agar Menteri Perhubungan meninjau dan mengevaluasi kembali Permenhub tersebut, karena menurut mereka hal itu tidak adil.

“Ini merupakan sejumlah rangkaian permenhub yang sangat memberatkan para Driver Taksi Online. dan sudah melambangkan ketidakadilan,” tegasnya.

Staf DPRD Sulawesi Selatan, Abdul Latif, yang menerima pengunjuk rasa, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para pengunjuk rasa.

“Jadi setelah ini saya akan buatkan berita acara untuk ditindak lanjuti,” jelaanya ditengah kerumunan massa aksi.

Menurutnya, saat ini seluruh anggota DPRD Sulsel sedang melakukan kunjunga  ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Hari ini tidak ada anggota DPRD yang berkantor, Karna melakukan kunjungan di setiap dapilnya, itu dilakukan satu kali dalam tiga tahun,” tutupnya.

Penulis: Burhan