MAKASSAR.TV, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, mengatakan penanahanan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Aset (BPKA) Erwin Syarifuddin Haiyya sebagai tersangka mengganggu jalannya roda Pemerintahan Kota Makassar.

Menurut Danny, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar sebesar Rp4,2 triliun terancam tidak terealisasi. Bahkan Selain APBD, sejumlah DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) juga tidak berjalan.

 

Rp 4,2 Triliun APBD Terancam Tidak Jalan, 18.000 Pegawai tak Gajian

 

“Pasti mengganggu, pak Erwin itu sama dengan jantungnya pemerintah kota. Contohnya, DIPA kita tidak ada satupun yang jalan. Artinya Rp4,2 Triliun uang APBD terancam tidak jalan,” jelasnya saat ditemui di Rumah Pribadinya, Jalan Amirullah, Selasa 30/01/2017.

 

Tidak hanya itu, sekitar 18.000 pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Makassar juga terancam tidak akan dibayarkan gajinya.

Sehingga, untuk menangani hal itu pihaknya telah berkonsultasi dan koordinasi kepada Kementerian Dalam negeri (Kemendagri)

“Iya, kita sudah konsultasi kekemendagri. Ada sekitar 6000 RT/RW, 4000 penasehat wali kota, sekitar 300 LPM, guru bantuan/honor itu sekitar 4000an, Satgas sudah hampir 5000 belum kader PKK, kader KB,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dirinya sebagai pemimpin tidak bisa serta merta menunjuk pelaksanaan tugas (plt) BPKA Kota Makassar. Karena jabatan BPKA ini diangkat oleh Kemendagri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.

Selain peraturan ada tahapan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BPKA baru yang harus dipenuhi.

“Tidak bisa, karena dia bendahara. Bendahara itu melekat ke pribadi. Bendahara itu harus bisa tutup buku, kemudian dia punya rangkas. Coba tanya ahli keuangan negara, Sebastian mengatakan tidak bisa karena harus ada tutup buku dulu. Mentutup buku kan orang itu tidak gampang, terus penyerahan kas tidak gampang,” pungkasnya.

Penulis: Arini Pratami Asri