Home » Home » BIROKRASI BERSIH DENGAN KAWASAN ZONA INTEGRITAS

MAKASSAR.tv, MAKASSAR — Kemeterian Perindustrian RI, terus menggaungkan misi memerangi korupsi. Komitmen itu ditunjukkan dengan digagasnya Kawasan Zona Integritas, diinternal dan jajaran Kemenperin se Indonesia.

Target menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju, turut menjadi salah satu faktor digagasnya program ini. Kawasan zona integritas terbagi dua. Yakni, wilayah bebas korupsi dan kawasan wilayah birokrasi bersih.

Program ini pun telah disosialisasikan di seluruh tingkat dan jajaran Kemenperin. Termasuk di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar, yang telah dilangsungkan 13/4/2018 lalu. Acara ini dihadiri oleh seluruh birokrat unit kerja BBIHP, di Aula Inkubator BBIHP, jl. Prof Abdulrahman Basalamah Makassar.

Zona Integritas Kemenperin sendiri sejatinya dibentuk untuk peningkatan pelayanan publik. Dan tentunya pemerintahan yang bersih serta bebas KKN.

Diketahui, dalam program Kawasan Zona Integritas ini terdapat dua komponen. Yakni komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen Pengungkit merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau menuju WBBM. Yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan dan Kualitas Pelayanan Publik

Sedangkan Komponen Hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaran Good Government. Indikatornya adalah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Inspektorat Jenderal Kemenperin, Basri mengatakan, reformasi birokrasi salah satunya dengan mewujudkan penerapan Zona Integritas. Khususnya di Lingkungan BBIHP.

“Demi mempercepat terwujudnya penerapan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kemenperin, BBIHP mempercepat target ZI yang semula di tahun 2019 menjadi di tahun 2018,” bebernya.

Basri menambahkan, ada beberapa target yang ingin dicapai melalui program ini. Diantaranya meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Misi lainnya adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. Selain itu peningkatan disiplin SDM aparatur dan efektivitas manajemen SDM aparatur. Serta meningkatkan profesionalisme SDM aparatur.

“Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM,” sambungnya.

Diantaranya, kata Basri, adalah perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pola mutasi internal dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Bukan hanya itu. Indikator lain juga berupa penetapan kinerja individu, penegakan aturan dan sistem informasi kepegawaian seluruh unit kerja.

“Seluruh SDM BBIHP diharapkan dapat meraih penghargaan ditahun ini dalam meningkatkan unit kerja dan mampu menjadi industri yang maju. Kementrian perindustrian pun berharap banyak kepada BBIHP,” tutupnya.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement


COPYRIGHT © 2017 - 2021. MAKASSAR.TV ~ REDAKSI | INFO IKLAN
NEW REFERENCE | DIGITAL MEDIA & NEWS VIDEO PORTAL