MAKASSAR.TV, MAKASSAR — Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi Driver Makassar melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (14/3/2018).

Aksi yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, menuntut dicabutnya skema intensif PT Gojek yang tidak adil bagi mitra Gojek yang ada di Kota Makassar.

Koordinator lapangan Hidayat Rahmat Ramli mengatakan, aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka menolak kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pihak PT Gojek yang tidak adil dan merugikan para mitra gojek yang ada di Kota Makassar.

“Dalam kebijakan itu, kami diberikan pekerjaan 16 kali trip. Intensif yang diberikan hanya Rp. 250.000. Kami meminta kepada DPRD untuk jadi mediator,” ungkapnya.

Hidayat menjelaskan, alasan pihak PT. Gojek region Makassar melakukan hal itu karena tidak kuat menanggung biaya subsidi. Namun itu hanya alasan saja, kalau misalnya perusahaan lagi kesulitan pasti akan ada PHK.

“Kalau kita ke kantor Gojek itu antri, artinya perusahaan itu baik. Buktinya lagi, di kota lain intensifnya besar, masa kita kecil,” jelasanya.

Selain itu, lanjut Hidayat, aksi tersebut juga menolak kode etik PT. Gojek yang melarang mitra menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Inikan melanggar undang-undang. Jelas-jelas hal tersebut di jamin dalam pasal 28 dan UUD nomor 9 tahun 1998,” lanjutnya

Lebih lanjut, Hidayat menjelasakan, kebijakan awal yang mengharuskan 14 trip dengan intensif Rp 325.000, itu sudah cukup.

“Tapi, sekarang dirubah ditambah pekerjaan intensif dikurangi,” akunya

Hidayat mengaku, akan melakukan aksi besar-besaran apabila kebijakan PT Gojek yang baru tidak dicabut.

“Kami akan lakukan aksi besar-besaran, kalau perlu kami duduki kantor Gojek,” tegasnya.

Sementara, anggota DPRD Sulsel dari komisi IV Samsudin Karlos yang menemui para pengunjuk rasa mengaku, akan menindak lanjut tuntutan para driver tersebut.

“Insyaallah, hari Senin kita akan pertemukan dengan pihak PT gojek,” akunya

Penulis: Burhan