MAKASSAR.TV, MAKASSAR — Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menyemprit enam Aparat Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar. Keenam ASN itu masuk dalam rekomendasi KASN untuk diberi sanksi.

Keluarnya rekomendasi pemberian sanksi itu bukan tanpa alasan. Keenam ASN ini dianggap telah terbukti ikut terlibat politik praktis dalam perhelatan Pilkada Makassar 2018.

 

KASN “Semprit” Enam ASN, Wali Kota Langsung “ACC”

 

Keenam ASN masing-masing Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Makassar, Akhmad Namsum, Danton Dinas Pemadam Kebakaran, Hasbullah, dan Andi Irwan Bangsawan (Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar). Selain itu, ada juga nama Tasmin Idrus (Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar), Lurah Tamamaung, Rusdin, dan Kasi Kebersihan Kecamatan Panakkukang, Zulfikar Luthfi.
(Untuk jenis sanksi, selengkapnya di grafis)

Rekomendasi sanksi ini dikeluarkan oleh Ketua KASN, Sofian Efendi. Berdasarkan surat yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2017, nomor R-3210/KASN/12/2017.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, Lukman Irwan, mengatakan, rekomendasi KASN sifatnya final dan mengikat. Walikota yang taat aturan, harus patuh dan tunduk terhadap rekomendasi tersebut.

“Masyarakat tentu akan menagih janji. Nah di sini kita akan lihat sejauh mana komitmen Pak Walikota atas keputusan KASN,” ucap Lukman Kamis (18/1/2018).

Rekomendasi KASN, lanjut Lukman, sekaligus menjadi warning bagi seluruh ASN Pemkot Makassar. Agar tidak mencoba melakukan politik praktis. Khususnya mengkampanyekan kandidat tertentu di Pilwali Makassar.

Menanggapi itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku telah menindak lanjuti hal tersebut. Danny pun menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal larangan ASN untuk berpolitik praktis.

Bahkan, Danny menegaskan telah menandatangani surat rekomendasi tersebut. Keenam ASN yang masuk dalam rekomendasi itu juga telah diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran masing-masing.

“Sudah, saya sudah sanksi. Itu sejak minggu lalu saya tandatangani suratnya,” tegas Danny.

Sejatinya, Danny diketahui telah jauh hari menginstruksikan kepada seluruh ASN Pemkot Makassar, untuk tidak terlibat politik praktis. Khususnya pada momentum Pilkada Makassar.

Penegasan tersebut disampaikan Danny melalui surat yang diedarkan beberapa waktu lalu. Dengan nomor surat edaran 060/32/Ortala/XI/2017 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2018.

Instruksi Wali Kota ini juga ditembuskan ke masing-masing pihak terkait. Diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Kota Makassar. Hal ini sebagai wujud komitmen Danny, demi mewujudkan ASN yang berintegritas , professional, netral, dan bebas dari intervensi politik.

“Kami tetap konsisten soal penegakan hukum,” tutup Danny.

Penuis : Arini Pratami Asri

 

Berikut ASN Pemkot yang direkomendasikan disanksi:

1. Akhmad Namsum (Sekretaris Badan Kesbangpol) : Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.

2. Hasbullah (Danton Dinas Pemadam Kebakaran) : Sanksinya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004

3. Andi Irwan Bangsawan (Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar) : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

4. Tasmin Idrus (Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar) : Sanksinya mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

5. Rusdin (Lurah Tamamaung) : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

6. Zulfikar Luthfi (Kasi Kebersihan pada Kecamatan Panakkukang : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun mengacu pada peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.